Indonesia Sang Pemasok Tenaga Berpenghasilan Rendah
“Jadilah passanger dalam hidupmu, bukan seorang driver.” Rhenald Kasali
Akhir Juni benar-benar langkah yang benar-benar ekstrem yang pernah saya ambil. Sambil membawa ijazah sarjana, saya memutuskan terbang ke Lombok. Lombok adalah rumah pertama saya ketika mengenal arti hidup. Bersama ayah, saya memikirkan banyak hal yang bisa saya lakukan di masa depan. Salah satunya adalah bekerja di luar negeri.
Sudah hampir terpikirkan setiap saat setelah lulus, bahwa saya ingin menjadi dosen. Dan untuk mencapainya saya perlu melanjutkan kuliah. Kemudian terlintas untuk memilih Brunei sebagai tempat perwujudan semua harapan tersebut. Ayah merespon dengan baik dengan mendukung dan mencari banyak cara agar bisa sekolah di sana. Di sana, kuliah juga harus sambil bekerja. Karena sebenarnya bekerja juga bagian dari belajar.
Alasan tersebutlah yang membuat kami bertemu dengan orang-orang yang mewujudkan pemberangkatan para penyumbang devisa negara, sang TKI (tenaga kerja Indonesia) dan TKW (tenaga kerja wanita). Banyak sekali agen yang resmi di Lombok. Selain terkenal sebagai Daerah 100 Masjid, Lombok juga terkenal sebagai pemegang jumlah terbanyak TKI dan TKW yang dikirim ke luar negeri. Mungkin itu sebuah kebanggaan atau mungkin sebuah petunjuk, bahwa sangat buruknya kesejahteraan sosial di negara tercinta ini?
Dalam waktu singkat, saya banyak bertemu agen-agen tersebut. Sangat mengejutkan, jaringan mereka sangat luas. Berbagai negara telah terhubung dengan mereka, terhubung untuk mengirimkan tenaga bergaji rendah dan “tak berpendidikan”. Negara Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Quwait, dan Saudi Arabia menjadi negara yang banyak menerima TKI danTKW. Saya awalnya tidak masalah menjadi pembantu rumah tangga (PRT) atau penjaga toko, atau mungkin ditempatkan di kilang minyak, tetapi semua terlihat menyeramkan ketika proses perekruitan tersebut mulai terkuak.
Misalnya di Brunei, para TKI dan TKW sebelum bekerja akan mengikuti berbagai pelatihan di negara tersebut. Bukan sehari atau dua hari yang biasa kita terima jika mendapat pelatihan bekerja di Indonesia, mereka harus menjalankan semua itu selamat tiga bulan. Bayangkan tiga bulan, apakah digaji? Tidak. Menyedihkannya lagi, selama pelatihan tersebut mereka benar-benar menjadi “budak di negara lain”. Bangun harus setiap saat, jam 2 malam pun harus mampu dan tidur harus mengikuti “jam orang”, jam 12 malam pun bisa. Belum lagi, masalah pembayaran. Tak ada orang yang bekerja secara gratis. Biaya paspor, ongkos pesawat, biaya makan, dan upah agen menjadi tanggungan sang TKI dan TKW. Totalnya luar biasa besar, bukan seratus atau dua ratus ribu jumlahnya, sang pekerja rata-rata harus membayar 11 hingga 15 juta an. Dari mana uang untuk mengganti? Bukankah tujuan mula untuk bekerja sebagai TKI dan TKW adalah mencari kehidupan lebih baik? Bagaimana pula menjadi kita yang harus membayar mereka?
Semua itu tersusun rapi, dan para pekerja juga tak bisa berbuat apa-apa lantaran bodoh atau pasrah. Mereka pun akhirnya membayar secara terpaksa semua biaya yang mereka tak tahu menahu tersebut dengan gaji mereka selama bekerja di sana dengan masa kontra kerja harus minimal dua tahun. Ada yang dipotong semua gajinya selama tiga bulan ada juga yang hampir sembilan bulan gajinya. Semua makin jelas, bahwa Indonesia memang terkesan tak mau ambil pusing melihat ini semua. Melihat itu semua, tidak heran jika banyak TKI dan TKW kabur sebelum masa kontraknya habis. Atau lebih parahnya mencuri atau membuat kekacauan di negeri orang. Alhasil bukannya membawa uang dan pengalaman yang banyak, namun hanya membawa malu atau sakit hati. Semua itu dapat terjadi karena ketidakberdayaan mereka melawan kebodohan dan ketidakmampuan menghadapi ketidakseriusan Indonesia mengurus para pahlawan devisa ini. Ketika TKI dan TKW terancam dihukum mati, baru keluarlah sosok pahlawan kesiangan, Sang Pemerintah Indonesia.
Berdasarkan gambaran tentang hal di atas, terlihat terang bahwa Indonesia ternyata belum dapat maju. Cara memandang warganya saja sudah seperti itu, bagaimana negara maju bisa berdiri tanpa ada rasa bangga atau rasa sayang terhadap warganya? Tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun, tak pernah ada orang, selain orang Indonesia yang mau digaji rendah sebagai pembantu. Memang wajar kalau Indonesia dicap sebagai negara terkonsisten mengirimkan warganya menjadi budak di negara sendiri dan di negara orang lain.
Labuhan Lombok, 3 Juli 2018
Akhir Juni benar-benar langkah yang benar-benar ekstrem yang pernah saya ambil. Sambil membawa ijazah sarjana, saya memutuskan terbang ke Lombok. Lombok adalah rumah pertama saya ketika mengenal arti hidup. Bersama ayah, saya memikirkan banyak hal yang bisa saya lakukan di masa depan. Salah satunya adalah bekerja di luar negeri.
Sudah hampir terpikirkan setiap saat setelah lulus, bahwa saya ingin menjadi dosen. Dan untuk mencapainya saya perlu melanjutkan kuliah. Kemudian terlintas untuk memilih Brunei sebagai tempat perwujudan semua harapan tersebut. Ayah merespon dengan baik dengan mendukung dan mencari banyak cara agar bisa sekolah di sana. Di sana, kuliah juga harus sambil bekerja. Karena sebenarnya bekerja juga bagian dari belajar.
Alasan tersebutlah yang membuat kami bertemu dengan orang-orang yang mewujudkan pemberangkatan para penyumbang devisa negara, sang TKI (tenaga kerja Indonesia) dan TKW (tenaga kerja wanita). Banyak sekali agen yang resmi di Lombok. Selain terkenal sebagai Daerah 100 Masjid, Lombok juga terkenal sebagai pemegang jumlah terbanyak TKI dan TKW yang dikirim ke luar negeri. Mungkin itu sebuah kebanggaan atau mungkin sebuah petunjuk, bahwa sangat buruknya kesejahteraan sosial di negara tercinta ini?
Dalam waktu singkat, saya banyak bertemu agen-agen tersebut. Sangat mengejutkan, jaringan mereka sangat luas. Berbagai negara telah terhubung dengan mereka, terhubung untuk mengirimkan tenaga bergaji rendah dan “tak berpendidikan”. Negara Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Quwait, dan Saudi Arabia menjadi negara yang banyak menerima TKI danTKW. Saya awalnya tidak masalah menjadi pembantu rumah tangga (PRT) atau penjaga toko, atau mungkin ditempatkan di kilang minyak, tetapi semua terlihat menyeramkan ketika proses perekruitan tersebut mulai terkuak.
Misalnya di Brunei, para TKI dan TKW sebelum bekerja akan mengikuti berbagai pelatihan di negara tersebut. Bukan sehari atau dua hari yang biasa kita terima jika mendapat pelatihan bekerja di Indonesia, mereka harus menjalankan semua itu selamat tiga bulan. Bayangkan tiga bulan, apakah digaji? Tidak. Menyedihkannya lagi, selama pelatihan tersebut mereka benar-benar menjadi “budak di negara lain”. Bangun harus setiap saat, jam 2 malam pun harus mampu dan tidur harus mengikuti “jam orang”, jam 12 malam pun bisa. Belum lagi, masalah pembayaran. Tak ada orang yang bekerja secara gratis. Biaya paspor, ongkos pesawat, biaya makan, dan upah agen menjadi tanggungan sang TKI dan TKW. Totalnya luar biasa besar, bukan seratus atau dua ratus ribu jumlahnya, sang pekerja rata-rata harus membayar 11 hingga 15 juta an. Dari mana uang untuk mengganti? Bukankah tujuan mula untuk bekerja sebagai TKI dan TKW adalah mencari kehidupan lebih baik? Bagaimana pula menjadi kita yang harus membayar mereka?
Semua itu tersusun rapi, dan para pekerja juga tak bisa berbuat apa-apa lantaran bodoh atau pasrah. Mereka pun akhirnya membayar secara terpaksa semua biaya yang mereka tak tahu menahu tersebut dengan gaji mereka selama bekerja di sana dengan masa kontra kerja harus minimal dua tahun. Ada yang dipotong semua gajinya selama tiga bulan ada juga yang hampir sembilan bulan gajinya. Semua makin jelas, bahwa Indonesia memang terkesan tak mau ambil pusing melihat ini semua. Melihat itu semua, tidak heran jika banyak TKI dan TKW kabur sebelum masa kontraknya habis. Atau lebih parahnya mencuri atau membuat kekacauan di negeri orang. Alhasil bukannya membawa uang dan pengalaman yang banyak, namun hanya membawa malu atau sakit hati. Semua itu dapat terjadi karena ketidakberdayaan mereka melawan kebodohan dan ketidakmampuan menghadapi ketidakseriusan Indonesia mengurus para pahlawan devisa ini. Ketika TKI dan TKW terancam dihukum mati, baru keluarlah sosok pahlawan kesiangan, Sang Pemerintah Indonesia.
Berdasarkan gambaran tentang hal di atas, terlihat terang bahwa Indonesia ternyata belum dapat maju. Cara memandang warganya saja sudah seperti itu, bagaimana negara maju bisa berdiri tanpa ada rasa bangga atau rasa sayang terhadap warganya? Tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun, tak pernah ada orang, selain orang Indonesia yang mau digaji rendah sebagai pembantu. Memang wajar kalau Indonesia dicap sebagai negara terkonsisten mengirimkan warganya menjadi budak di negara sendiri dan di negara orang lain.
Labuhan Lombok, 3 Juli 2018


Komentar
Posting Komentar